Kenapa Omnibus Law Didemo Oleh Para Buruh? Berikut Penjelasannya

omnibus law

REBAHANDULU.COM ­– Dalam waktu dekat ini RUU cipta lapangan kerja dengan skema Omnibus Law akan diserahkan ke DPR. Salah satu yang dibahas dalam Omnibus Law adalah tentang perubahan skema pemberian uang pesangon dan penghargaan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kontrak Kerja (PHK).

Bila masalah uang tentu sangat sensitif, inilah yang memicu para buruh untuk turun ke jalan. Dalam draf RUU Omnibus Law, skema pemberian pesangon hanya dibagi menjadi 7 periode. Berikut besaran uang penghargaan yang akan para buruh terima:

  1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah.
  2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah.
  3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah.
  4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah.
  5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah.
  6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah.
  7. Masa kerja 21 tahun atau lebih, 8 bulan upah.

Padahal, di dalam UU No 13 Tahun 2003, besaran uang penghargaan terbagi menjadi 8 periode. Dengan periode masa kerja paling lama adalah 24 tahun atau lebih, dengan uang penghargaan sebesar 10 bulan.

Sementara besaran uang pesangon bagi pekerja yang terkena PHK tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan peraturan yang berlaku saat ini dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikut detailnya:

  1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah.
  2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.
  3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah.
  4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah.
  5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah.
  6. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah.
  7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
  8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.
  9. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membenarkan bahwa skema pesangon dan penghargaan pekerja yang terkena PHK mengalami perubahan.

 

Masalah TKA Dijelaskan Juga Dalam Omnibus Law 

Terkait TKA yang akan bekerja di Indonesia, di dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diberi penjelasan juga. Seorang pemberi kerja yang ingin memperkerjakan TKA harus memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemanfaatan TKA dilarang bagi pemberi kerja orang perseorangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 437:

Pasal 437
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

 

Para pemberi kerja yang ingin menggunakan jasa TKA juga harus memiliki rencana penggunaanya.

Seperti dijelaskan pada pasal selanjutnya:

Pasal 438
(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri

 

Pasal 439, TKA dilarang mengurusi jabatan yang berkaitan dengan urusan personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

Pasal 439
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri